Konferensi Malino


Pasca-kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali kendali atas koloni mereka. Setelah Jepang menyerah dan pendudukan Jepang berakhir di Indonesia, bagian Timur Indonesia diduduki oleh Australia. Pada 15 Juli 1946, Australia kembali menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda.

Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook, mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda. Pada April 1946, van Mook mulai mendekati beberapa calon delegasi. Mereka diminta untuk turut hadir dan berpartisipasi dalam konferensi guna membahas struktur pemerintahan di Indonesia bagian Timur. Total ada 53 delegasi.

Dalam konferensi yang dipimpin Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook dibentuk Komisariat Umum Pemerintah untuk Kalimantan dan Timur Besar. Diangkat pula menjadi anggota luar biasa Dewan Kepala-kepala Departemen untuk urusan kenegaraan adalah Sukawati (Bali), Najamuddin (Sulawesi Selatan), Dengah (Minahasa), Tahya (Maluku Selatan), Dr. Liem Tjae Le (Bangka, Belitung, Riau), Ibrahim Sedar (Kalimantan Selatan) dan Oeray Saleh (Kalimantan Barat), yang disebut pula "Komisi Tujuh".

Konferensi Malino dilaksanakan tanggal 15 Juli - 25 Juli 1946 dengan dihadiri 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Mereka membahas mengenai rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia. Kemudian, mereka juga mendiskusikan mengenai rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian Timur. Selama 10 hari konferensi dilaksanakan, para peserta konferensi terpecah menjadi dua kubu, kubu pro-Republik dan pro-Federal.

Selain bentuk negara dan pemerintahan, konferensi itu juga membahas masalah perekonomian. Beberapa usulan di sektor ekonomi mencuat, yakni: (1) Penghasilan awal hasil bumi di sekitar Kalimantan dan Timur Besar dipergunakan untuk pembangunan daerah terlebih dahulu, (2) Perniagaan internasional di kawasan itu diipercayakan kepada kalangan swasta dan perkebunan-perkebunan dilindungi, (3) Monopoli di bidang ekonomi dihilangkan, (4) Penghapusan pembekuan deposito zaman perang, (5) Diadakannya pinjaman untuk perdagangan dan koperasi, (6) Pelayaran dengan perahu motor ditingkatkan, (7)mengangkat wakil-wakil bidang ekonomi di daerah-daerah.

Pada Konferensi Malino, van Mook juga mengumumkan rencana pemberian beasiswa. Beasiswa akan diberikan kepada orang-orang Indonesia terutama dari Indonesia Timur dan berlaku untuk semua cabang pendidikan universitas. Namun calon dokter, ahli hukum, dan insinyur teknik menjadi prioritas.

Tiga bulan setelah konferensi, delegasi dari kelompok minoritas bertemu di sebuah konferensi di Pangkal Pinang, Bangka. Dalam konferensi tersebut, mereka menyatakan dukungan atas usulan di Malino. Karena ketidakstabilan politik di Kalimantan, diputuskan untuk fokus mendirikan negara federal di wilayah Timur Besar. Bulan November, Belanda mencapai kesepakatan pertama dengan pihak republik dan mengakui otoritas republik atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Sementara itu, peraturan mengenai pembentukan pemerintahan diputuskan dalam konferensi berikutnya di Denpasar, Bali, bulan Desember 1946. 

Sumber:
• Ricklefs, M.C. (2008). A History of Modern Indonesia Since c. 1300. London: MacMillan. melalui Kompas.com (https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/27/150000179/konferensi-malino-latar-belakang-konferensi-malino-dan-hasil)
• Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. Sejarah nasional Indonesia: Jaman Jepang dan zaman Republik Indonesia. melalui Wikipedia



Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url